Analisa Karakter Opini Publik

Oleh Fanny Mayangsari – Mahasiswi Fikom UNISBA 2009

5 Juni 2012 – Pkl. 19.07 WIB

• “ Adanya masalah yang bersifat kontroversial

Test Keperawanan Menuai Pro dan Kontra

            Wacana test keperawanan bagi siswi SLTP dan SLTA sudah banyak terdengar oleh masyarakat Indonesia dan di beritakan di media. Wacana itu bermula dari salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseno. Beliau mewacanakan perlu tes keperawanan bagi siswa dalam PSB (Penerimaan Siswa Baru) yang di sampaikan ke badan legislative (DPRD) sebagai rancangan Perda. Beliau beranggapan bahwa test keperawanan bagi siswi ini merupakan satu tindakan yang bertujuan dan berefek positif bagi pengawasan pergaulan anak remaja, sehingga siswi dapat menerima rasa malu atau menerima sanksi sosial dari tindakannya yang negative dan tidak melakukan hal tersebut kembali.

• “ Adanya publik secara spontan

            Atas adanya wacana ini banyak pihak-pihak dari berbagai lapisan masyarakat yang angkat bicara serta berdiskusi untuk permasalahan tersebut. Dari mulai pelajar sebagai objek pemberitaan, guru, anggota Komisi DPRD, badan Konselor dan Konseling Remaja, Ketua DPW Partai Keadilan Provinsi Jambi Henry Mashur, Aktris, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mahasiswa dan masih banyak lagi.

• “ Adanya ekspresi atau pernyataan secara spontan

— Ketua DPW Partai Keadilan Provinsi Jambi Henry Mashur

"Penerapan tes keperawanan bagi siswi dalam penerimaan siswa baru (PSB) bukan solusi tepat. Yang paling penting ialah menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini kepada generasi muda, program itu yang perlu diperkuat oleh pemerintah saat ini, mendapatkan pendidikan yang baik merupakan hak bagi setiap pelajar di Jambi, tanpa terkecuali." Ujarya.

— Winda (17) salah seorang pelajar salah satu SMA di Cianjur,

“Ide adanya tes keperawanan sebagai syarat masuk sekolah, bukannya solusi, tapi suatu masalah. Mendapatkan pendidikan, adalah hak setiap warga negara, kenapa harus ada batasan yang sifatnya diskriminatif,” paparnya.

— Seksolog dari Universitas Udayana, Prof Dr dr Wimpie Pangkahila, Sp.And, FAACS

‘’wacana tersebut merupakan pelanggaran HAM dan juga sebuah kebodohan.’’

— Revalina S Temat

“Itu urusan pribadi masing-masing, kita masih gadis atau nggak. Sudahlah, nggak usah dipermasalahin, Sekarang apa hubungannya kita tes itu sama kegiatan belajar mengajar?,” ujarnya.

— Olla Ramlan

"Masalah keperawanan itu, kan ada HAM (Hak Asasi Manusia) setiap orang. Ya, pokoknya masalah keperawanan itu kan masalah pribadi setiap orang dan itu kembali ke masing-masing orangnya, lebih baik memikirkan bentrokan antargeng di (Jalan) Ampera (Jakarta Selatan) daripada soal keperawanan," tegasnya.

• “  Adanya diskusi secara spontan

—Konselor Klinik Curhat Remaja Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR)

“Usulan tersebut sangat tidak masuk akal, sangat diskriminatif. Kenapa hanya perempuan yang di tes, kenapa tidak dengan pelajar pria, urusan pelajar tersebut perawan atau tidak, jangan sampai membuatnya merasa dibedakan dalam hal memperoleh pendidikan. Usulan tersebut hanya akan menambah permasalahan yang baru,” terangnya.

— Mahasiswa (demo di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi)

"Kami menolak tes keperawanan bagi siswa. Itu tidak manusiawi. Harusnya dewan sadar bahwa pendidikan itu milik semua orang tanpa terkecuali," kata Reti, mahasiswi Bahasa Inggris Universitas Batanghari Jambi, Jumat.

"Harus diakui kini pergaulan bebas cukup marak tapi bukan itu akar permasalahannya. Pergaulan tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Apalagi sampai tidak bisa bersekolah, dewan harusnya berkaca," tegasnya.

"Bila memiliki mental yang baik, tentu akan berprilaku baik dan menghindari perbuatan mesum dan sebagainya. Itu akan didapat, bila orang tua mengajarkan kebaikan dan membekali anak dengan agama," katanya.

"Aneh, yang dibahas kok soal perawan dan tidak perawan. Itu tidak ada hubungannya dengan kualitas pendidikan, tapi sensasi,"

— Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)

"Kami dengan tegas menolak wacana tersebut, karena apabila pemerintah memberlakukan tes keperawanan untuk masuk sekolah maka itu sama saja dengan mengebiri hak asasi manusia (HAM)," kata Kepala BKKBN Kalteng Benny Benu, di Palangka Raya, Kamis.

"Menurut kami tes keperawanan bukan cara yang tepat untuk mencegah remaja melakukan seks bebas, karena masih banyak metode lain yang bisa digunakan," ujarnya.

• “ Adanya opini yang mudah berubah dan diubah

          Pro kontra dukungan usulan tes keperawanan bagi pelajar perempuan sebagai syarat untuk masuk sekolah, mulai memanas. Sejumlah kalangan pun terpecah sebagai pihak pro dan kontra. Pihak yang mendukung usulan, menilai usulan itu merupakan solusi untuk mencegah timbulnya perilaku seks bebas di kalangan pelajar. Namun, kubu yang kontra pun, tak kalah nyaring bersuara. Mereka menilai, tes keperawanan adalah bentuk diskriminatif dan bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).